Implikasi Sanksi Pidana terhadap Calon Anggota Legislatif Ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif  ditinjau dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Posisi calon anggota legislatif  dalam konteks hukum pemilu merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab yang berakibat pada status pencalonan dan keterpilihannya dalam proses tahapan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif, dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berimplikasi pada pembatalan calon anggota legislatif, baik dalam tahapan pencalonan maupun pada tahap calon terpilih. Terdapat kecenderungan meningkatnya pemberian sanksi pidana dari Pemilu ke Pemilu yang diatur dalam undang-undang,  namun faktanya kasus-kasus pelanggaran pidana masih terus terjadi. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan terkait penekanan sanksi tambahan berupa pencabutan hak pilih dan dipilih.

CARA MENGUTIP

Alfi, Irfan. 2021. Implikasi Sanksi Pidana terhadap Calon Anggota Legislatif Ditinjau dari Undang-undang Nimor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol 1, No 1 (2021), 37-53

Abstract. This study aims to determine the implications of criminal sanctions for legislative candidates in terms of Law number 7 of 2017 concerning General Elections. The position of a legislative candidate in the context of election law is a legal subject who has rights and responsibilities which result in the status of his candidacy and electability in the electoral process. This study uses a normative juridical method, with case studies relating to the material being studied. The results show that the criminal provisions in the form of a legally enforceable decision can have implications for the cancellation of legislative candidates, both in the nomination stage and at the stage of the elected candidate. There is an increasing trend in the provision of criminal sanctions from the General Election to the Election which are regulated by law, but the fact is that cases of criminal violations continue to occur. Therefore, there needs to be a regulation regarding the emphasis on additional sanctions in the form of revocation of voting rights and being elected.