Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi

Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu

2021-12-29T09:29:56+00:00

Democracy and elections are two things that cannot be separated from each other and have a relationship PTUN is a judicial institution that is authorized to adjudicate disputes of the electoral process. In its development, PTUN not only adjudicates disputes of the election process but also tests the DKPP's ruling. This research is a normative legal research with a statutory approach, concepts, and court rulings. The result of this research is, the authority of PTUN is not only adjudicating election process disputes but more broadly, PTUN has authority in the realm of electoral administration law, namely the TUN verdict born due to the DKPP ruling, including also testing the DKPP verdict. The author provides advice for legal certainty so that the provisions regarding the testing of DKPP verdicts by PTUN and the meaning of the final and binding DKPP verdict are explained in the amendment of the Election Law by referring to Mk Decision No. 31/ PUU-XI / 2013.

Abstrak

Demokrasi dan Pemilu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lain dan mempunyai keterkaitan. PTUN merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa proses pemilu. Dalam perkembangannya, PTUN tidak hanya mengadili sengketa proses pemilu tapi juga menguji putusan DKPP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini adalah, kewenangan PTUN tidak hanya sekedar mengadili sengketa proses pemilu tetapi lebih luas, PTUN memiliki kewenangan dalam ranah hukum administrasi pemilu yaitu Putusan TUN yang lahir akibat putusan DKPP, termasuk juga menguji putusan DKPP. Penulis memberikan saran untuk kepastian hukum agar ketentuan mengenai pengujian putusan DKPP oleh PTUN dan makna putusan DKPP final dan mengikat dijelaskan dalam perubahan UU Pemilu dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013.

Kata Kunci: Pemilu; PTUN; Hukum Administrasi Pemilu; DKPP

Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Pandeglang pada Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang)

2021-12-29T09:29:58+00:00

Simultaneous Direct Local Head Election in Pandeglang Rengency, Banten Province in the midst of the Covid-19 Pandemik is predicted to reduce public political participation of Pandeglang Rengency in the simultaneous regional election during the Covid-19 Pandemic. This study aims to find out how political participation of the peoples of Pandeglang Regency in the simultaneous regional elections during Covid-19 Pandemic. The research method uses a mixed quantitative and qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and document studies. Based on the results research in Karang Tanjung District, Pandeglang Regency, public political participation in the simultaneous local elections during the Covid-19 pandemic turned out to have increased.

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah Langsung Serentak di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten di tengah Pandemi Covid-19 diprediksi akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pandeglang pada Pilkada sertentak di masa Pandemi Covid-19. Metode Penelitian menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang, partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak di masa Pandemi Covid-19 ternyata mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pilkada Serentak, Pandemi Covid-19, Kabupaten Pandeglang

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Pembentukan Norma pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2021-12-29T09:30:00+00:00

Article 88A of KPU Regulation No. 13 of 2020 on the Second Amendment to The Election Commission Regulation No. 6 of 2020 concerning the Implementation of The Election of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or Mayors and Deputy Mayors Simultaneously Continued In Nonnature Corona Vurus Disease Disaster Conditions 2019 (Covid-19), giving authority to Bawaslu to give written warnings to violators of health protocols. Associated with the principle of the establishment of laws and regulations there is an incorrect application of the principle related to the article, namely institutional principles and principles of conformity between types, hierarchies, and content materials. The result of this research is the content material on the provisions of Article 88A of KPU Regulation No. 13 of 2020 should be regulated on the material content of the law to then Bawaslu can form regulations on the implementation into the Bawaslu Regulation.

Abstrak

Pasal 88A Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Vurus Disease 2019 (Covid-19), memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memberikan peringatan secara tertulis kepada pelanggar protokol kesehatan. Dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat penerapan asas yang kurang tepat terkait pasal tersebut yaitu asas kelembagaan dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Hasil dari penelitian ini adalah materi muatan pada ketentuan Pasal 88A Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 sebaiknya diatur pada materi muatan undang-undang untuk kemudian Bawaslu dapat membentuk peraturan tentang pelaksanaan tersebut kedalam Peraturan Bawaslu.

Kata Kunci: Peraturan KPU; KPU; Asas Peraturan Perundang-undangan

Kedudukan Hukum Masyarakat Pendukung Kolom Kosong Tidak Bergambar pada Pilkada Calon Tunggal

2021-12-29T09:30:07+00:00

Constitutional Court Regulation Number 100 of 2015 states that regions that carry out regional elections but there is only one pair of candidates must still be held. Pilkada with a single candidate pair is still carried out with the mechanism of agreeing or disagreeing, which then develops into choosing between a picture column and a blank column without a picture as an effort to protect the constitutional rights of voters and candidate pairs who have registered. However, what is interesting is the emergence of a group of supporters of the empty column without a picture. The emergence of a group of supporters of this empty column has created a new debate regarding the legal standing of a single candidate Pilkada. This problem is answered using a normative-empirical juridical research method with an analytical research nature. This study explains the legal position and rights of the empty column support group and whether or not the empty column support group can campaign.

Abstrak

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 tahun 2015 menyebutkan bahwa daerah yang melaksanakan Pilkada namun hanya terdapat satu pasangan calon tetap harus diselenggarakan. Pilkada dengan satu pasangan calon tunggal tetap dilakukan dengan mekanisme pilihan setuju atau tidak setuju, yang kemudian berkembang menjadi memilih antara kolom bergambar dan kolom kosong tidak bergambar sebagai upaya melindungi hak konstitusional pemilih dan pasangan calon yang sudah mendaftar. Namun yang menarik adalah munculnya kelompok pendukung kolom kosong tidak bergambar tersebut. Munculnya kelompok pendukung kolom kosong ini telah menimbulkan perdebatan baru terkait bagaimana kedudukan hukumnya pada Pilkada calon tunggal. Permasalahan ini di jawab menggunakan metode penelitian yuridis normatif–empiris dengan sifat penelitian analistis. Dalam kajian ini dijelaskan kedudukan hukum dan hak kelompok pendukung kolom kosong serta boleh atau tidaknya kelompok pendukung kolom kosong melakukan kampanye.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum; Pendukung Kolom Kosong; Pilkada Calon Tunggal

Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan

2021-12-29T09:30:09+00:00

Elections are a means for the people to give legitimacy to the power that will lead for 5 (five) years One of the problems that always arise in the implementation of elections is the politics of money. The involvement of money to win political power in elections has many negative impacts. This paper analyzes and conveys data on the results of supervision of money politics conducted by Bawaslu in the stages of Elections and Elections and what are the negative impacts on the fate of the nation's children or society, especially the next generation of Indonesia. The methods carried out in this paper use empirical studies and library research. The results of the writing show that the political practice of money reveals at least 3 (three) impacts due to the political practice of money. First the prison sentence and the fine. Second, it results in corrupt government management. And third, the politics of money can undermine the paradigm of the nation. The conclusion of the writing that the phenomenon of the political practice of money is very influential negative impact on the fate of the nation's children.

Abstrak

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memberikan legitimasi bagi penguasa yang akan memimpin selama 5 (lima) tahun. Salah satu masalah yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilu adalah politik uang. Keterlibatan uang untuk memenangkan kekuasaan politik dalam Pemilu memberikan banyak dampak negatif. Tulisan ini menganalisa dan menyampaikan data hasil pengawasan terhadap politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu dalam tahapan Pemilu serta apa saja dampak negatifnya bagi nasib anak bangsa atau masyarakat, terlebih generasi penerus Indonesia. Metode yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan studi empiris dan study pustaka (library research). Hasil dari penulisan menunjukan bahwa praktek politik uang setidaknya mengungkap 3 (tiga) dampak akibat praktik politik uang. Pertama pidana penjara dan denda. Kedua, menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Dan ketiga, politik uang dapat merusak paradigma bangsa. Kesimpulan tulisan bahwa fenomena praktik politik uang sangat berpengaruh dampak negatifnya terhadap nasib bangsa.

Kata Kunci: Politik uang; pemilu; nasib bangsa

Penggunaan E-Voting dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

2021-12-29T09:30:12+00:00

The Election of Governors, Regents and Mayor in 2024 will be held simultaneously. One of the discourses that emerged so that the implementation of elections runs effectively and efficiently is by e-voting. The purpose of this writing is to find out the legal problems and challenges of electing Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, Mayors and Deputy Mayors in 2024 by e-voting. This writing is a normative legal research with primary and secondary sources of legal material. The result of this study is that in terms of regulations that in the election law itself has not been clearly regulated related to e-voting and judging from the advantages and disadvantages of e-voting can be done by paying attention to several things, namely not violating the principle of elections, the readiness of regions that carry out e-voting and the absence of a single candidate in the election.

Abstrak

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wailkota pada tahun 2024 akan dilakukan secara serentak. Salah satu wacana yang muncul agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan efektif dan efisien adalah dengan e-voting. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui problematika hukum dan tantangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan cara e-voting. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini yaitu bahwa dilhat dari segi peraturan bahwa dalam undang-undang pemilihan sendiri belum diatur secara jelas terkait e-voting dan dilihat dari kelebihan dan kekurangan dari e-voting dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu tidak melanggar asas pemilu, kesiapan daerah yang melaksanakan e-voting dan tidak adanya calon tunggal dalam pemilu.

Kata Kunci: Pemilihan; e-voting; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020