Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020

Abstract

Sejak resmi dinyatakan sebagai pandemi, Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia sehingga membuat Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya mencegah perluasan penyebaran COVID-19. Adanya kondisi ini memaksa beberapa tahapan Pilkada serentak tahun 2020 harus di undur mengingat situasi nasional yang tidak mendukung, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada dilanjutkan dengan beberapa ketentuan teknis yang mengaturnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian dilandasi oleh Teori Demokrasi dan Teori Kepastian Hukum serta Teori Penyakit Menular. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020 wajib menerapkan  Protokol COVID-19 dalam semua tahapan, mulai pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih.

Abstract. Since it was officially declared a pandemic, the COVID-19 Pandemic has had a significant impact on various sectors of life in Indonesia, thus making the Government implement a number of policies such as Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as an effort to prevent the expansion of the spread of COVID-19. The existence of this condition forces several stages of the Pilkada simultaneously in 2020 to be postponed given the unsupportive national situation, but with the enactment of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2020. The implementation of Pilkada is continued with several technical provisions governing it. is knowing the simultaneous regional elections in 2020 amid the COVID-19 pandemic in Indonesia. Research is based on the theory of democracy and the theory of legal certainty and the theory of infectious diseases. (Perppu) Number 2 of 2020 is obliged to apply the COVID-19 Protocol in all stages, starting from updating the voter lists, nominations, campaigns, voting and counting of votes, as well as recapitulation of vote count results and determination of elected candidates.