Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu

  • Beni Kurnia Illahi, Ikhbal Gusri, Gianinda Audrine Sugianto Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Keywords: Elections, PTUN, election administration law, DKPP

Abstract

Democracy and elections are two things that cannot be separated from each other and have a relationship PTUN is a judicial institution that is authorized to adjudicate disputes of the electoral process. In its development, PTUN not only adjudicates disputes of the election process but also tests the DKPP's ruling. This research is a normative legal research with a statutory approach, concepts, and court rulings. The result of this research is, the authority of PTUN is not only adjudicating election process disputes but more broadly, PTUN has authority in the realm of electoral administration law, namely the TUN verdict born due to the DKPP ruling, including also testing the DKPP verdict. The author provides advice for legal certainty so that the provisions regarding the testing of DKPP verdicts by PTUN and the meaning of the final and binding DKPP verdict are explained in the amendment of the Election Law by referring to Mk Decision No. 31/ PUU-XI / 2013.

Abstrak

Demokrasi dan Pemilu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lain dan mempunyai keterkaitan. PTUN merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa proses pemilu. Dalam perkembangannya, PTUN tidak hanya mengadili sengketa proses pemilu tapi juga menguji putusan DKPP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini adalah, kewenangan PTUN tidak hanya sekedar mengadili sengketa proses pemilu tetapi lebih luas, PTUN memiliki kewenangan dalam ranah hukum administrasi pemilu yaitu Putusan TUN yang lahir akibat putusan DKPP, termasuk juga menguji putusan DKPP. Penulis memberikan saran untuk kepastian hukum agar ketentuan mengenai pengujian putusan DKPP oleh PTUN dan makna putusan DKPP final dan mengikat dijelaskan dalam perubahan UU Pemilu dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013.

Kata Kunci: Pemilu; PTUN; Hukum Administrasi Pemilu; DKPP

References

Buku
Bernad Dermawan Sutrisno. 2002. Konflik Politik dalam Pemilu 1999. Jakarta: PT Mutiara.

Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim.2020. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.

Jonathan Wolf. 2006. An Introduction to Political Philosophy, revised edition. New York: Oxford University Press.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. Pengantar HTN Indonesia. Jakarta: Puat Studi HTN FH UI, CV Sinar Bakti.

Robert A. Dahl. 1992. Demokrasi dan Pra Pengkritiknya, Jilid 1. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wilma Silalahi. 2019. Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal dan Makalah
Bisariyadi, dkk. 2012. “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitutional”. Jurnal Konstitusi, Volume 9.

Bagir Manan. 1991. Susunan Badan Perwakilan dan Tata Cara Menyusun Keanggotaan Badan Perwakilan di Indonesia. Makalah Ceramah di hadapan Warga Dharma Wanita Unit Depkeh, Jakarta.

Office for Democratic Institutions and Human Rights. 2003. International Standars and Commitments on the Rights to Democractic Elections: A Practical Guide to Democratic Elections Best Practices. Warsaw.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Putusan Pengadilan
Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-XII/2013
Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013
Putusan PTUN Nomor 82/G/2020PTUN.Jkt
Published
2021-12-29