Penggunaan E-Voting dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

  • Shandy Prayoga Untirta
Keywords: Election, e-voting, Law No. 6 of 2020

Abstract

The Election of Governors, Regents and Mayor in 2024 will be held simultaneously. One of the discourses that emerged so that the implementation of elections runs effectively and efficiently is by e-voting. The purpose of this writing is to find out the legal problems and challenges of electing Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, Mayors and Deputy Mayors in 2024 by e-voting. This writing is a normative legal research with primary and secondary sources of legal material. The result of this study is that in terms of regulations that in the election law itself has not been clearly regulated related to e-voting and judging from the advantages and disadvantages of e-voting can be done by paying attention to several things, namely not violating the principle of elections, the readiness of regions that carry out e-voting and the absence of a single candidate in the election.

Abstrak

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wailkota pada tahun 2024 akan dilakukan secara serentak. Salah satu wacana yang muncul agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan efektif dan efisien adalah dengan e-voting. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui problematika hukum dan tantangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan cara e-voting. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini yaitu bahwa dilhat dari segi peraturan bahwa dalam undang-undang pemilihan sendiri belum diatur secara jelas terkait e-voting dan dilihat dari kelebihan dan kekurangan dari e-voting dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu tidak melanggar asas pemilu, kesiapan daerah yang melaksanakan e-voting dan tidak adanya calon tunggal dalam pemilu.

Kata Kunci: Pemilihan; e-voting; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020

References

Buku
Budiardjo, Mariam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik Ed. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dewanti, Siti Chaerani. 2019. “Wacana Penggunaan E-Voting Pada Pemilu”. INFO Singkat, XI (X), 25-30. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

IDEA. 2011. Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial. Jakarta: Santoso Cahyono Firdaus Integrated Design Firm.

Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Montesquieu. 2007. The Spirit of Laws, ed. Terjemahan menjadi Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media.

Romli, Lili. 2008. Evaluasi Pilkada Langsung di Indonesia dalam Year Book 2007-Democrazy Pilkada, ed. Pusat Penelitian Politik LIPI. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Widodo, Heru. 2016. Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak di Mahkamah Konstitusi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Internet
Mashabi, Sania. 2020. “Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia”, https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

Saputra, Adi. 2021.“Kecurangan di Pilkada 2020 dinilai Terstuktur, Kenegarawanan Hakim MK Dinanti”, https://news.detik.com/berita/d-5343022/kecurangan-di-pilkada-2020-dinilai-terstruktur-kenegarawanan-hakim-mk-dinanti, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-undangan
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Published
2021-12-29