Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Pembentukan Norma pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

  • Jhon Marthin Untirta
Keywords: KPU regulations, KPU, Principles of Legislation

Abstract

Article 88A of KPU Regulation No. 13 of 2020 on the Second Amendment to The Election Commission Regulation No. 6 of 2020 concerning the Implementation of The Election of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or Mayors and Deputy Mayors Simultaneously Continued In Nonnature Corona Vurus Disease Disaster Conditions 2019 (Covid-19), giving authority to Bawaslu to give written warnings to violators of health protocols. Associated with the principle of the establishment of laws and regulations there is an incorrect application of the principle related to the article, namely institutional principles and principles of conformity between types, hierarchies, and content materials. The result of this research is the content material on the provisions of Article 88A of KPU Regulation No. 13 of 2020 should be regulated on the material content of the law to then Bawaslu can form regulations on the implementation into the Bawaslu Regulation.

Abstrak

Pasal 88A Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Vurus Disease 2019 (Covid-19), memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memberikan peringatan secara tertulis kepada pelanggar protokol kesehatan. Dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat penerapan asas yang kurang tepat terkait pasal tersebut yaitu asas kelembagaan dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Hasil dari penelitian ini adalah materi muatan pada ketentuan Pasal 88A Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 sebaiknya diatur pada materi muatan undang-undang untuk kemudian Bawaslu dapat membentuk peraturan tentang pelaksanaan tersebut kedalam Peraturan Bawaslu.

Kata Kunci: Peraturan KPU; KPU; Asas Peraturan Perundang-undangan

References

Buku
Kelsen, Hans. 2008. General Theory of Law and State, New York: Russel and Russel, 1971, diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Lembaga penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Buku 1. Bandung: PT. Alumni.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif suatu Tindjauan Singkat. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogjakarta: Kanisius.

Waluyo, Bambang. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Winanmo, Nur Basuki. 2008. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi. Yogjakarta: Laksbang Mediatam.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945.

Undang–Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Published
2021-12-29